JAKARTA – Upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki babak baru di DPR RI. Desakan yang sebelumnya berkembang di ruang publik kini bergerak menjadi agenda politik di parlemen melalui pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Perkembangan terbaru pada Rabu (11/11/2026), jumlah anggota DPR yang disebut telah menandatangani dukungan HMP mencapai lebih dari 100 orang. Dukungan tersebut diklaim datang dari delapan fraksi, termasuk dua anggota Fraksi Partai Gerindra.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa penggalangan dukungan terus berlangsung. Bahkan, menurut dia, proses tersebut tidak akan dihentikan meskipun terdapat komunikasi atau kesepakatan politik di tingkat elite.
“HMP jalan terus. Sudah lebih dari 100 anggota yang meneken,” kata Mardani, Rabu (11/11/2026).
Mardani juga menyebut dua anggota Fraksi Gerindra telah ikut menandatangani usulan tersebut. Namun, identitas kedua anggota itu belum diungkapkan kepada publik.
Delapan Fraksi Disebut Terlibat
Dukungan lintas fraksi menjadi perkembangan penting dalam upaya mendorong HMP terhadap Gibran. Sebab, isu tersebut tidak lagi hanya dibicarakan oleh satu kelompok politik, melainkan mulai melibatkan anggota parlemen dari berbagai partai.
Berdasarkan keterangan Mardani yang dikutip media, dukungan berasal dari anggota DPR Fraksi:
- PDI Perjuangan (PDIP).
- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
- Partai Golkar.
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
- Partai Demokrat.
- Partai Gerindra.
- Partai NasDem.
- Partai Amanat Nasional (PAN).
Mardani menyebut komposisi dukungan yang diperolehnya meliputi seluruh 110 anggota PDIP, sekitar 40 anggota PKB, sekitar 30 anggota Golkar, 13 anggota PKS, 10 anggota Demokrat, dua anggota Gerindra, 5 anggota NasDem, dan 5 anggota PAN.
Sementara itu, posisi PDIP memperoleh penegasan tersendiri. Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto, menyatakan seluruh anggota fraksinya sepakat menggunakan HMP.
“Kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi, kita tidak menghitung berapa, tapi Fraksi PDIP menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan hak menyatakan pendapat,” kata Utut, Rabu (11/11).
Utut menyebut seluruh 110 anggota Fraksi PDIP dapat membubuhkan tanda tangan karena keputusan tersebut telah disepakati dalam rapat pleno fraksi.
“Anggota kita 110, tapi kalau dibutuhkan 110. Artinya sepakat,” ujarnya.
Keputusan PDIP ini menjadi salah satu perkembangan politik paling signifikan dalam penggalangan dukungan terhadap HMP.
Surat Sudah Masuk ke Pimpinan DPR
Sebelumnya, Mardani menyampaikan bahwa surat usulan HMP telah diserahkan kepada pimpinan DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani juga membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut.
Puan mengatakan pimpinan DPR akan terlebih dahulu mempelajari mekanisme dan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi sebelum mengambil langkah berikutnya.
“Ya, kami memang sudah menerima laporan (usulan Hak Menyatakan Pendapat) tersebut, namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” kata Puan, Selasa (10/11/2026).
Puan menegaskan seluruh proses harus mengikuti aturan konstitusi.
“Tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada, jadi kita taat pada konstitusi yang ada,” ujarnya.
Dengan demikian, masuknya surat usulan ke pimpinan DPR belum otomatis berarti HMP telah disetujui sebagai keputusan kelembagaan DPR. Pimpinan masih harus memproses usulan sesuai tata tertib dan ketentuan perundang-undangan.
Mengapa HMP Dipilih?
Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat mengemuka setelah polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian politik nasional.
Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA yang digunakan Gibran sebagai salah satu dokumen pencalonan pada Pilpres 2024.
Putusan tersebut menyatakan surat keterangan penyetaraan yang menjadi objek gugatan tidak sah.
Persoalan ini kemudian memunculkan pertanyaan konstitusional mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan wakil presiden.
Anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, sebelumnya mengatakan pembicaraan informal lintas fraksi mulai mengerucut pada penggunaan HMP.
“Per hari ini hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada hak menyatakan pendapat,” kata Khozin, Selasa (10/11).
Menurut Khozin, HMP merupakan instrumen untuk menyatakan pendapat DPR atas persoalan konstitusional. Instrumen ini berbeda dari hak angket yang digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan mendasar yang harus dijawab adalah apakah polemik dokumen pendidikan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945.
Istana Menghormati Proses DPR
Di tengah menguatnya desakan politik tersebut, pemerintah menyatakan menghormati kewenangan konstitusional DPR.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan proses yang berlangsung di parlemen merupakan bagian dari hak anggota DPR dan lembaga legislatif.
“Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR,” kata Prasetyo Hadi, Selasa (10/11).
Ia menambahkan bahwa pemerintah menghormati penggunaan hak konstitusional tersebut.
Sikap Istana ini memperlihatkan bahwa pemerintah memilih menempatkan persoalan tersebut dalam koridor kewenangan lembaga negara.
Gibran Pilih Bertahan dan Tempuh Jalur Hukum
Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan sikapnya terkait polemik yang berkembang. Ia mengaku menghormati kritik dan aspirasi masyarakat, tetapi tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” kata Gibran, Selasa (10/11).
Gibran juga mengungkapkan telah bertemu Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, Presiden memberikan sejumlah masukan, termasuk agar dirinya menempuh jalur hukum.
“Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ujarnya.
Gibran menyebut akan menghadapi persoalan tersebut melalui jalur hukum dengan menyiapkan dokumen pendidikan dari jenjang SD hingga perguruan tinggi. Ia juga menyampaikan rencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan MA.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” katanya.
Namun, langkah hukum yang ditempuh Gibran tidak serta-merta menghentikan hak politik anggota DPR. Mardani menegaskan jalur hukum dan jalur politik dapat berjalan sesuai kewenangan masing-masing.
Jalan Pemakzulan Masih Panjang
Meski dukungan HMP disebut telah melampaui lebih dari 100 anggota, pemakzulan Gibran belum menjadi keputusan DPR. Ada sejumlah tahapan konstitusional yang harus dilalui.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Selanjutnya, Pasal 7B mengatur mekanisme pemberhentian melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
DPR harus terlebih dahulu membentuk pendapat mengenai dugaan pelanggaran konstitusional tersebut. Pendapat itu kemudian diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus.
Jika Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, proses dilanjutkan melalui sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
MPR kemudian menggelar sidang untuk mengambil keputusan dengan memberikan kesempatan kepada presiden dan/atau wakil presiden menyampaikan penjelasan.
Artinya, dukungan tanda tangan lebih dari 100 anggota DPR merupakan modal politik awal, bukan angka yang secara otomatis menjatuhkan wakil presiden.
Kini, ujian sesungguhnya berada di tangan parlemen: apakah dukungan lintas fraksi tersebut mampu diterjemahkan menjadi keputusan kelembagaan dan argumentasi konstitusional yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Mahkamah Konstitusi.**
Editor : Chellz
Tinggalkan Balasan