“Tiga Tahun Lagi, Ganti, Jangan Pilih Lagi!” Melki Mekeng Sentil Keras Bupati Sikka

SIKKA — Pernyataan politik bernada keras dilontarkan Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Melchias Marcus Mekeng, saat melakukan penyerapan aspirasi masyarakat di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Di hadapan masyarakat, Mekeng secara terbuka meminta warga mengevaluasi kepemimpinan Kabupaten Sikka dalam tiga tahun ke depan. Ia bahkan menyerukan agar masyarakat tidak kembali memilih pemimpin yang dinilainya lebih banyak berbicara daripada menghasilkan pembangunan nyata.

“Jadi kita tunggu saja tiga tahun lagi. Ganti, jangan pilih lagi. Dia yang datang ke saya. Saya dukung, karena anak muda,” kata Mekeng saat kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di SMA Negeri Kangae, Dusun Liantahon, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Jumat (7/8/2026), sebagaimana dikutip Redaksi76.com.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu kritik politik paling tajam Mekeng terhadap arah kepemimpinan Kabupaten Sikka.

Seruan “tiga tahun lagi” yang disampaikan anggota DPR RI Fraksi Golkar itu sekaligus mengisyaratkan bahwa masyarakat Sikka, menurutnya, memiliki waktu untuk menilai dan membandingkan hasil kerja pemerintah sebelum menentukan pilihan politik pada pemilihan kepala daerah berikutnya.

Mekeng: Jangan Pilih Bupati yang Cuma “Wora-Wora”

Mekeng tidak hanya meminta masyarakat melakukan pergantian kepemimpinan. Ia juga menyampaikan kriteria pemimpin yang menurutnya layak dipilih.

Masyarakat, kata dia, jangan sampai kembali memilih sosok yang hanya pandai berbicara, tetapi minim hasil pembangunan.

Ia menggunakan istilah lokal “wora-wora” untuk menggambarkan pemimpin yang dinilainya banyak berbicara tetapi tidak diikuti karya nyata.

“Jangan pilih sosok Bupati yang cuma wora-wora, omong banyak, tetapi harus memilih Bupati yang bisa membangun daerah,” tegasnya.

Bagi Mekeng, ukuran seorang kepala daerah bukan terletak pada seberapa sering tampil dan berbicara di hadapan publik, melainkan pada seberapa besar perubahan yang mampu diciptakan selama masa pemerintahan.

Pernyataan tersebut sekaligus menempatkan kinerja pembangunan sebagai ukuran utama dalam menentukan pilihan politik masyarakat Sikka.

“Sedih Saya Lihatnya”

Kritik Mekeng kemudian diarahkan pada kondisi pembangunan Kabupaten Sikka.

Ia mengaku sedih ketika melihat perkembangan Sikka saat ini jika dibandingkan dengan Kabupaten Ende.

Menurutnya, Ende telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Ia menilai Kabupaten Ende kini lebih bersih, hijau dan tertata sehingga semakin banyak orang tertarik datang ke daerah tersebut.

“Jadi sedih saya lihatnya,” ujar Mekeng.

Mekeng bahkan menyinggung konektivitas udara. Menurutnya, penerbangan menuju Ende saat ini lebih banyak dibandingkan penerbangan menuju Maumere.

Pernyataan tersebut menjadi kritik terbuka terhadap daya saing Kabupaten Sikka.

Bagi daerah yang ingin tumbuh, kebersihan, tata kota, konektivitas, pariwisata dan aktivitas ekonomi merupakan bagian penting dari wajah pembangunan.

Jika daerah tetangga mampu bergerak lebih cepat, pemerintah Sikka dituntut menjelaskan apa yang menjadi hambatan sekaligus bagaimana strategi untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

Jangan Hanya ASN yang Diberi Fasilitas

Mekeng juga menyoroti orientasi kebijakan pemerintah daerah.

Ia mengingatkan agar perhatian pemerintah tidak hanya diarahkan kepada aparatur sipil negara (ASN), sementara kebutuhan masyarakat luas justru tertinggal.

Menurutnya, keberhasilan pemerintah seharusnya diukur dari kemampuan menghadirkan kemakmuran bagi rakyat, termasuk menyelesaikan persoalan pengangguran.

“Jangan yang dipikirin cuma ASN saja yang mendapat fasilitas, tetapi rakyat yang harus dapat kemakmuran, termasuk mengurus pengangguran itu,” katanya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kesejahteraan dan kesempatan kerja menjadi salah satu alasan Mekeng mendorong masyarakat mengevaluasi kepemimpinan daerah.

Ia menginginkan pemerintah tidak hanya kuat dalam administrasi birokrasi, tetapi juga mampu menciptakan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Golkar Ingin Memimpin Sikka

Pernyataan Mekeng semakin menarik karena ia tidak menyembunyikan arah politik Partai Golkar di Kabupaten Sikka.

Anggota Komisi XI DPR RI tersebut secara lugas mengatakan bahwa ke depan dirinya menginginkan Partai Golkar memimpin Kabupaten Sikka.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa kritik terhadap pemerintahan saat ini sekaligus menjadi bagian dari pertarungan gagasan mengenai siapa yang layak memimpin Sikka pada periode berikutnya.

Mekeng bahkan membuka ruang bagi figur muda untuk maju dan mendapatkan dukungan.

“Dia yang datang ke saya. Saya dukung, karena anak muda,” ujarnya.

Dengan demikian, seruan “tiga tahun lagi, ganti” bukan sekadar kritik terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga membawa pesan politik bahwa Golkar siap menawarkan alternatif kepemimpinan di Sikka.

“Percuma Dukung Orang yang Cuma Ngomong”

Mekeng kembali menegaskan pentingnya masyarakat melihat rekam jejak calon pemimpin.

Menurutnya, masyarakat tidak boleh terjebak pada retorika politik.

“Percuma dukung orang yang cuma ngomong di depan, faktanya gak ada yang dibuat,” ujar Mekeng.

Pesan tersebut diarahkan kepada pemilih agar menjadikan hasil pembangunan sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pilihan.

Pemimpin, kata dia, harus mampu membuktikan janji politik melalui pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.

Karena itu, tiga tahun yang tersisa menjadi ruang evaluasi bagi pemerintah sekaligus kesempatan bagi masyarakat untuk melihat apakah berbagai persoalan pembangunan Sikka mampu diselesaikan.

APBD Rp1 Triliun, “Kemana Uang Ini?”

Mekeng juga mempertanyakan pengelolaan APBD Kabupaten Sikka.

Ia membandingkan kondisi APBD masa lalu dengan kondisi saat ini.

Menurutnya, ketika APBD masih berada di kisaran Rp400 miliar, pemerintah beralasan anggaran tidak cukup dan rakyat masih mengalami kesulitan.

Namun, ketika APBD telah mencapai sekitar Rp1 triliun, menurut Mekeng, kesulitan masyarakat masih belum sepenuhnya teratasi.

“Dulu APBD Rp400 miliar tidak cukup, rakyat susah. Sekarang APBD sudah Rp1 T, rakyatnya masih susah. Kemana uang ini?” tegasnya.

Pertanyaan tersebut menjadi salah satu bagian paling keras dari kritik Mekeng.

Ia seolah mempertanyakan apakah peningkatan kapasitas fiskal daerah telah benar-benar diterjemahkan menjadi pembangunan yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat.

Besarnya APBD, pada akhirnya, tidak cukup hanya ditampilkan dalam angka. Pemerintah harus mampu menjelaskan bagaimana anggaran tersebut digunakan dan sejauh mana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Wakil Bupati Akui Keuangan Sikka Tertekan

Di hadapan masyarakat dan Mekeng, Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi, memberikan penjelasan mengenai kondisi fiskal daerah.

Simon mengakui Pemerintah Kabupaten Sikka saat ini mengalami kesulitan keuangan.

Ia menyebut Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sikka telah mengalami pengurangan sekitar Rp120 miliar.

Pada saat bersamaan, pemerintah daerah masih memiliki kewajiban membayar pinjaman daerah sebesar Rp39 miliar setiap tahun.

“Kita mau bangun sesuatu harus cara lain lewat komunikasi politik kita dengan orang-orang kita yang sudah kita pilih,” kata Simon.

Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah tidak sepenuhnya memiliki ruang fiskal yang longgar untuk membiayai seluruh agenda pembangunan.

Namun, persoalan tersebut justru menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan lain dan memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat.

Sikka Disebut Hanya Mendapat Satu DAK Fisik

Simon juga menyampaikan kondisi alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Kabupaten Sikka pada 2026.

Menurutnya, Sikka hanya mendapatkan satu DAK fisik, yakni untuk pembangunan Puskesmas Boganatar sebesar Rp8,4 miliar.

Sementara DAK fisik untuk sektor pendidikan, kesehatan dan jalan, menurut Simon, tidak tersedia pada tahun tersebut.

Kondisi ini semakin memperlihatkan tekanan fiskal yang dihadapi Kabupaten Sikka.

Di satu sisi, pemerintah harus menghadapi berkurangnya DAU dan kewajiban pembayaran pinjaman daerah. Di sisi lain, kebutuhan pembangunan masyarakat terus meningkat.

Namun, bagi masyarakat, persoalan tersebut tetap membutuhkan jawaban konkret.

Apakah keterbatasan anggaran cukup menjadi alasan pembangunan berjalan lambat, atau pemerintah masih memiliki strategi lain untuk mempercepat pembangunan?

Tiga Tahun Menjadi Masa Pembuktian

Pernyataan Mekeng pada akhirnya menempatkan tiga tahun ke depan sebagai periode penting bagi Pemerintah Kabupaten Sikka.

Seruan “Tiga tahun lagi, ganti, jangan pilih lagi!” menjadi pesan politik yang keras kepada masyarakat sekaligus tantangan terbuka kepada pemerintah daerah.

Jika pemerintah mampu memperbaiki pembangunan, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur dan membuat wajah Sikka lebih tertata, maka kritik tersebut dapat dijawab melalui hasil kerja.

Namun jika persoalan yang sama terus berulang, maka masyarakat akan memiliki dasar untuk melakukan evaluasi politik.

Pada titik inilah demokrasi bekerja.

Bukan sekadar siapa yang paling banyak berbicara, tetapi siapa yang mampu membuktikan kerja.

Dan tiga tahun ke depan akan menjadi waktu bagi masyarakat Sikka untuk menilai sendiri: apakah kepemimpinan saat ini layak dipertahankan, atau benar seperti seruan Mekeng, “ganti, jangan pilih lagi.”**

Editor : Chellz